Ibu kota baru, untuk siapakah itu?

Speak Up Banua on

Friday, September 06, 2019

              Oleh: Mulyaningsih, S. Pt*


Wacana pemindahan ibu kota negara tampaknya akan benar terealisasi. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang di selenggarakan di Istana  Negara (26/8). Beliau menyampaikan bahwa provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ibu kota baru bagi negeri ini. Lokasinya terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera, Kalimantan Timur.

Daerah tersebut menjadi pilihan dikarekan minimnya risiko bencana di Kaltim (gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor). Kemudian letaknya yang strategis, yaitu berada di tengah-tengah Indonesia. Dan alasan terakhir adalah berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Lebih lanjut Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat membocorkan perihal terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru. Menurut dia, kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, di samping kajian lain seperti keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.

Sofyan menyebutkan, lahan seluas 3.000 hektare disiapkan dalam pembangunan ibu kota tahap pertama. Area tersebut mencakup bangunan perkantoran pemerintah. Kawasan inti yang dibangun pertama kali, seperti kantor presiden, gedung kementerian dan lembaga, serta gedung DPR/MPR (republika.go.id, 26/08/2019).

Disisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota negara. Nasrullah menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk. Dan jika nantinya pembiayaan  pindah ibu kota bertumpu pada hutang luar negeri maka yang terjadi adalah menambah beban anggaran negara. Lebih lanjut Nasrullah juga  khawatir dengan adanya keterlibatan swasta dalam pemindahan ibu kota ini. Dia tidak ingin nantinya ada balas budi kepada swasta yang menimbulkan intervensi.

"
Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang (Kepala Bappenas) bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar. Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN dan proyek swasta murni (m.detik.com, 23/08/2019)

Secara kasat mata, proyek pemindahan ibu kota negara ini menjadi suatu terobosan yang amat baik. Hal tersebut karena Jakarta tak mampu lagi menjadi ibu kota negara karena masalah yang tak kunjung hentinya. Banjir, kemiskinan serta lahan yang sedikit akhirnya makin memuluskan proyek pemindahan ibu kota ini. Namun, sadarkah kita bahwa proyek ini sebenarnya hanyalah manis bagi orang-orang tertentu saja namun pahit bagi rakyat jelata.

Tak bisa kita hindari bahwa pemindahan ibu kota ini ternyata syarat akan muatan politis. Secara jelas kepala Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) menyatakan di balik pemindahan ibu kota Negara ada kaitannya dengan proyek OBOR China dan Proyek New Jakarta 2025.

Dengan berpindahnya ibu kota maka tentunya akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Padahal hutang negeri ini sudah sangat menumpuk bak sampah yang menggunung tinggi. Tentulah mengharuskan sebuah kerja sama dengan negara lain agar terlaksana rencana tersebut. Hutang, itulah solusi yang akan dihantarkan untuk negeri ini. Dengan begitu maka makin memperparah negeri. Dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang tergadaikan, mampu di setir oleh bangsa lain.

Belum lagi terhadap lokasi yang menjadi calon ibu kota, tentunya hal tersebut menjadi lahan basah bagi para spekulan tanah. Mereka nantinya akan sengaja memainkan harga lahan sehingga yang terjadi adalah pengeluaran biaya yang cukup banyak hanya untuk pembebasan lahan. Tentunya dananya didapatkan dari mana? Tidak lain adalah dengan cara berhutang.

Aktivitas yang tidak akan pernah tercegah tentunya akan membludak dengan segera. Ialah urbanisasi besar-besaran akibat dari pemindahan ibu kota. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok di ibu kota. Ditambah lagi memungkinkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan karena para pendatang jauh lebih makmur dari sisi ekonomi.

Tentunya semua itu tidak menguntungkan para rakyat bangsa ini. Justru hal tersebut akan menguntungkan orang-orang yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Tentunya orang yang mempunyai modal banyak yang diuntungkan.

Berbeda ketika Islam ada dan menjadi sebuah institusi yang kokoh. Saat itu, khilafah sebagai institusi yang melindungi Islam dan kaumnya beribukota di Baghdad. Ketika pemerintahan Al-Mansyur, Bagdad dibangun dengan dasar bahwa kota tersebut adalah letaknya strategis serta adanya kontrol atas rute perdagangan. Persediaan air yang ada sepanjang tahun dan iklim kering membuatnya lebih beruntung dari ibu kota khilafah sebelumnya

Tentunya dengan modal dasar tadi tak akan efektif jika tidak adanya perencanaan yang sempurna dan teliti. Sebelum membangun Badgang, Khalifah melakukan perencanaan kota bersama para insinyur, surveior serta arsitek dari seluruh dunia.

Pembangunan tersebut benar-benar tidak mengambil dana hutangan dari negara lain. Dana yang dibutuhkan diambil dari kas Baitul mal. Tak dipungkiri bahwa akhirnya bagdag menjadi kota yang benar-benar menjadi cerminan kebanggan kaum muslim serta menjadi contoh bagi negara lain

Begitulah jika konsep Islam telah dipakai. Selalu teratur dan dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Seluruh fasilitas yang akan dibangun disesuaikan pula dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehingga tidak ada gerakan masif dari manusia untuk melakukan sesuatu agar mampu bertahan hidup. Tentunya kesejahteraan, keamanan, kenyamanan dan perlindungan dibutuhkan oleh manusia yang ada di dunia ini. Tentulah hanya dengan Islam semua itu bisa terealisasikan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari kafir penjajah. Semoga masa itu akan kembali kita raih.

*Member Akademi Menulis Kreatif

Labels: opini

Thanks for reading Ibu kota baru, untuk siapakah itu?. Please share...!